www.kilaswarta.id – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bali, I Dewa Agung Gede Lidartawan, baru-baru ini memimpin Rapat Evaluasi Pelaksanaan Sosialisasi Pendidikan Pemilih Pemula. Rapat ini berlangsung di Ruang Rapat KPU Bali dan bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan selama Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) di SMA/SMK se-Provinsi Bali.
Rapat ini dihadiri oleh Anggota KPU Provinsi Bali, I Gede John Darmawan dan Luh Putu Sri Widyastini, serta perwakilan dari jajaran KPU Kabupaten/Kota se-Bali. Kehadiran Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) Provinsi Bali dan Bawaslu Provinsi Bali juga menambah aspek kolaborasi dalam acara tersebut.
Dalam sambutannya, Agung Lidartawan menekankan bahwa evaluasi ini memiliki peranan penting untuk meningkatkan efektivitas sosialisasi kepada pemilih pemula. Ia menjelaskan bahwa informasi yang disampaikan harus bisa menjadi dasar pemahaman demokrasi bagi generasi muda.
Agung Lidartawan menyampaikan bahwa pengetahuan yang salah kepada pemilih pemula dapat berakibat fatal. Tanggung jawab besar terletak di tangan KPU untuk memastikan pemilih memiliki pemahaman yang benar terkait proses demokrasi.
“Kita tidak ingin ada hal yang salah yang ke depannya dijadikan dasar oleh pemilih pemula,” ujarnya. Ia juga menegaskan pentingnya sosialisasi yang berkelanjutan dan bukan hanya digelar saat pemilu saja.
Upaya KPU dalam Meningkatkan Sosialisasi Pendidikan Pemilih
Di sisi lain, Agung Lidartawan mengusulkan agar metode sosialisasi dirancang lebih kreatif dan menarik. Penggunaan video pendek dan testimoni dijadikan alternatif untuk menjangkau pemilih muda dengan lebih baik.
Pentingnya menyambut era “Green and Digital Election” juga disinggung dalam diskusi. Agung Lidartawan mendorong penggunaan teknologi digital, termasuk kecerdasan buatan (AI) dalam pelaksanaan kampanye.
Seluruh jajaran KPU diharapkan dapat mengikuti perkembangan teknologi demi mendukung pendidikan pemilih yang efektif. Kreativitas dalam penyampaian informasi perlu ditingkatkan agar lebih menarik bagi generasi Z.
“Penyampaian informasi harus semenarik mungkin agar mampu menjangkau Gen Z,” tambahnya. Ia mengingatkan agar tidak hanya berbicara tentang hasil pemilu, tetapi juga tentang esensi demokrasi yang harus dipahami oleh pemilih.
Keterlibatan Stakeholder dalam Pendidikan Pemilih
Pakar dari KPU, I Gede John Darmawan, menjelaskan bahwa KPU memiliki tanggung jawab ganda, yaitu sebagai penyelenggara pemilu sekaligus lembaga pendidikan politik. Ia menyampaikan apresiasi kepada Disdikpora yang telah mendukung kegiatan sosialisasi selama MPLS.
Bawaslu juga berperan aktif dalam proses pendidikan pemilih meskipun tidak selalu bersamaan. Hal ini menunjukkan adanya sinergi antar lembaga dalam membangun kesadaran pemilih di kalangan pelajar.
Dalam diskusi, perwakilan KPU Kabupaten/Kota mengemukakan berbagai tantangan yang dihadapi, termasuk waktu sosialisasi yang terbatas dan lokasi yang jauh. Mereka juga menekankan perlunya pelatihan agar penyampaian materi dapat lebih seragam.
Ketut Ariyani dari Bawaslu menjelaskan bahwa mereka telah mengatur agenda tersendiri dalam kegiatan pendidikan pemilih. Koordinasi dengan Gubernur dan Disdikpora melalui MOU diharapkan dapat mempermudah jalannya program.
Tantangan dan Solusi dalam Pelaksanaan Sosialisasi
Pihak Disdikpora juga menyampaikan bahwa penjadwalan kegiatan terkadang terbentur dengan keputusan pusat. Meskipun begitu, mereka terbuka untuk berkolaborasi dengan KPU untuk mengatasi kendala tersebut.
Agung Lidartawan menekankan bahwa semua pihak harus bersama-sama dalam menyelesaikan persoalan yang ada. Ia berharap setiap jajaran KPU dapat berinovasi dan tidak bergantung pada instruksi dari pusat.
Ia juga memberikan semangat kepada seluruh lembaga untuk mempersiapkan program-program kelanjutan, seperti KPU Goes to Campus, agar pendidikan pemilih tidak terhenti.
Rapat ini diakhiri dengan harapan bahwa kolaborasi antara KPU, Bawaslu, dan Disdikpora akan memperkuat pendidikan demokrasi di kalangan pelajar. Dengan langkah strategis dan adaptif, pendidikan pemilih di Bali dapat lebih efektif dan berkelanjutan.