www.kilaswarta.id – Polda Bali telah mengambil langkah strategis untuk meningkatkan pemahaman hukum di antara personel kepolisian. Pada Rabu pagi, kegiatan penyuluhan hukum tentang Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 mengenai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dilaksanakan di Aula Wisnu Hartono, Polres Tabanan, dengan melibatkan 50 personel dari berbagai jajaran.
Kegiatan ini dimulai dari pukul 09.00 hingga 10.40 WITA, dan dibuka secara resmi oleh Kapolres Tabanan, AKBP I Putu Bayu Pati. Dalam sambutannya, Kapolres menekankan pentingnya pemahaman mendalam terhadap KUHP baru sebagai tanggung jawab institusi untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan hukum nasional.
Kapolres menegaskan, “Penyuluhan ini bukan hanya formalitas, tetapi langkah nyata untuk membekali anggota dengan pengetahuan hukum yang relevan”. Selain itu, ia juga menyampaikan pentingnya mengintegrasikan nilai-nilai hukum adat yang ada di Bali dalam konteks penerapan KUHP yang baru.
Materi penyuluhan disampaikan oleh tim Bidang Hukum Polda Bali yang dipimpin oleh AKBP I Made Krhisna M. Dengan pendekatan yang komprehensif dan interaktif, berbagai poin penting dalam KUHP terbaru dibahas secara mendalam.
Pentingnya Pengetahuan Hukum Dalam Penegakan Hukum
Pengetahuan hukum yang baik adalah kunci untuk menegakkan hukum secara efektif. Dalam situasi yang kompleks, personel harus mampu memahami berbagai aspek hukum untuk bertindak dengan tepat.
Dalam pelatihan ini, peserta diberikan kesempatan untuk mengikuti diskusi tentang berbagai isu hukum yang kompleks dan relevan di lapangan. Hal ini membantu mereka untuk tidak hanya mengandalkan pengetahuan teoritis, tetapi juga mengaplikasikannya dalam situasi nyata.
Para peserta menunjukkan antusiasme yang tinggi, mengajukan pertanyaan dan berdiskusi dengan narasumber. Interaksi ini sangat penting untuk memastikan bahwa pemahaman yang dibangun tidak hanya bersifat satu arah, tetapi terjadi saling penguatan antara pemateri dan peserta.
Selama sesi berlangsung, berbagai tema seperti delik-delik baru yang diatur dalam KUHP serta penegakan hukum berbasis asas keadilan menjadi sorotan utama. Peserta dipersilakan untuk berbagi pengalaman dan pandangan mereka, membuat diskusi lebih hidup dan kontekstual.
Sinergi Antara Hukum Positif dan Hukum Adat
Hukum adat memiliki kekuatan yang signifikan dalam masyarakat Bali. Oleh karena itu, penyuluhan ini juga menggali sinergi antara hukum positif dan nilai-nilai lokal yang tercemin dalam hukum adat.
Kapolres menekankan bahwa hukum positif tidak selalu berjalan sendiri, tetapi harus beradaptasi dengan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Keberhasilan penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh penerimaan masyarakat terhadap hukum yang diterapkan.
Dalam konteks ini, penyuluhan hukum diharapkan dapat mengurangi bias dan menghadirkan keadilan yang lebih holistik. Hal ini menjadi tantangan bagi personel kepolisian untuk menjadi jembatan antara hukum dan nilai-nilai masyarakat.
Melalui diskusi interaktif, peserta mendapatkan pencerahan tentang bagaimana memberdayakan hukum adat tanpa menabrak ketentuan hukum yang berlaku. Dengan cara ini, penegakan hukum diharapkan dapat lebih diterima oleh masyarakat luas.
Harapan Menciptakan Penegakan Hukum yang Berkelanjutan
Suasana di dalam acara penyuluhan sangat serius namun tetap dinamis, dengan semangat kolaborasi hadir di antara semua peserta. Harapan besar dibuat agar ilmu yang didapat tidak berhenti begitu saja di dalam ruangan penyuluhan.
Setelah mengikuti penyuluhan ini, peserta diharapkan dapat membagikan wawasan dan pengetahuan yang diperoleh kepada rekan-rekan sejawat di lingkungan kerja mereka. Dengan demikian, ilmu yang diperoleh dapat berlanjut dan memberi efek domino bagi penegakan hukum yang lebih efektif.
Penyuluhan seperti ini bukan sekadar acara formal, tetapi bagian dari strategi berkelanjutan untuk meningkatkan penegakan hukum di masyarakat. Keberlanjutan pendidikan hukum bagi anggota kepolisian sangat penting untuk menghadapi tantangan yang ada.
Dengan pendekatan yang tepat, Polda Bali berkomitmen untuk terus meningkatkan ukuran pemahaman hukum di kalangan anggotanya. Ini merupakan langkah penting dalam menghadapi dinamika hukum yang terus berkembang di masyarakat.
Dengan harapan dan usaha bersama, penyuluhan ini dapat menjadi salah satu tonggak untuk mencapai sistem peradilan yang lebih adil dan responsif. Diharapkan, hasil dari kegiatan ini dapat membawa perubahan positif bagi masyarakat dan penegakan hukum ke depannya.