www.kilaswarta.id – Aksi damai yang digelar oleh Lembaga POSE RI di Palembang menarik perhatian masyarakat luas. Pada tanggal 15 Juli 2025, mereka kembali berkumpul di depan Markas Polda Sumatera Selatan untuk menyuarakan ketidakpuasan mereka terhadap aktivitas pengeboran minyak ilegal di Desa Kali Berau.
Kerusakan lingkungan akibat kegiatan tersebut menjadi perhatian utama, terutama bagi penduduk yang berdomisili di sekitar lokasi. Keberlanjutan ekosistem tersebut terancam apabila tindakan tegas dari aparat penegak hukum tidak segera diambil.
Kegiatan aksi ini merupakan lanjutan dari demonstrasi damai sebelumnya yang berlangsung pada 24 Juni 2025. Mereka merasa aksi kali ini sangat penting untuk mendesak pihak berwenang agar memberi perhatian serius terhadap isu-isu yang telah dilaporkan.
Ketua POSE RI, Desri Nago, SH, memimpin orasi dalam aksi ini. Ia menyoroti bagaimana lingkungan di sekitar Desa Kali Berau telah terpengaruh oleh kegiatan pengeboran yang dilakukan tanpa izin, sehingga menimbulkan pencemaran.
Dalam pernyataannya, Desri menekankan pentingnya tindakan nyata dari Polda Sumatera Selatan. Ia menegaskan bahwa hanya pemasangan spanduk peringatan tidak cukup, dan pihak kepolisian diharapkan bisa bertindak lebih tegas terhadap pelaku kegiatan ilegal.
Pernyataan tegas tersebut didukung oleh berbagai elemen masyarakat yang hadir dalam aksi. Hal ini menunjukkan bahwa suara masyarakat semakin kuat, dan mereka tidak akan tinggal diam terhadap kerusakan lingkungan yang terjadi.
Penyebab dan Dampak Pengeboran Ilegal di Daerah Tersebut
Pengeboran dan pengelolaan sumur minyak tua ilegal di Desa Kali Berau bukanlah isu baru. Aktivitas ini sudah berlangsung cukup lama dan menimbulkan berbagai masalah, baik sosial maupun lingkungan. Seiring berjalannya waktu, kerusakan ini semakin meluas dan mempengaruhi kesehatan masyarakat setempat.
Keberadaan sumur minyak ilegal tidak hanya mencemari lahan pertanian tetapi juga merusak keanekaragaman hayati di sekitar sungai. Hal ini menyebabkan kekhawatiran di kalangan petani yang bergantung pada lahan untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka.
Masyarakat setempat telah melaporkan adanya pembiaran oleh aparat penegak hukum. Mereka merasa tidak mendapatkan perlindungan dari pemerintah, yang seharusnya bertanggung jawab menjaga kelestarian lingkungan dan kesejahteraan warga.
Pihak POSE RI mencatat tiga dugaan pelanggaran hukum dalam pengelolaan sumur minyak tersebut. Pembukaan kembali sumur tanpa izin, munculnya sumur ilegal baru, dan dugaan pembiaran oleh aparat lokal menjadi pokok permasalahan yang harus segera diatasi.
Tuntutan masyarakat pun semakin jelas. Mereka mengharapkan agar pihak aparat hukum tidak hanya mendengarkan suara mereka, tetapi juga mengambil langkah konkret dalam menyelesaikan permasalahan yang ada.
Tuntutan Tindakan Cepat dari Polda Sumatera Selatan
POSE RI menyampaikan sejumlah tuntutan yang harus dipenuhi oleh Kapolda Sumsel. Hal ini sebagai bentuk protes terhadap lambatnya proses tindak lanjut laporan-laporan yang diajukan sebelumnya. Masyarakat butuh kejelasan agar dapat merasa aman dari aktivitas ilegal tersebut.
Di antara tuntutan tersebut, salah satunya adalah meminta evaluasi terhadap Kapolsek Bayung Lencir. Mereka meragukan kinerja aparat yang terkesan membiarkan kegiatan pengeboran ilegal berkembang tanpa pengawasan yang memadai.
POSE RI bahkan memberi tenggat waktu untuk tindakan tegas. Jika dalam waktu tiga minggu tidak ada perkembangan, mereka akan melakukan aksi lanjutan dan melaporkan hasilnya kepada Mabes Polri serta Kompolnas.
Langkah ini diambil sebagai ancaman agar pihak berwenang tidak mengabaikan masalah yang sudah berlarut-larut. Masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan hukum yang adil dan perlindungan terhadap lingkungan mereka.
Munculnya reaksi dari aparat terhadap tuntutan masyarakat menunjukkan bahwa suara rakyat masih memiliki kekuatan. Namun, respon yang tepat dan cepat sangat diharapkan agar situasi di desa tersebut tidak semakin parah.
Respon Pihak Berwenang terhadap Aksi Damai Ini
Kapolda Sumsel yang diwakili oleh Asri Khairunnisa BA Subdit IV Unit II Polda Sumsel, menyampaikan permohonan maaf kepada peserta aksi. Ia mengindikasikan bahwa laporan mengenai situasi di Bayung Lencir masih dalam proses tindak lanjut.
Walaupun penjelasan tersebut tampaknya memberikan sedikit harapan, masyarakat tetap merasa ragu. Mereka menginginkan agar komitmen tersebut diwujudkan dalam bentuk tindakan nyata, bukan sekadar ucapan semata.
Banyak yang merasa perlu untuk menunggu dan melihat apakah akan ada perubahan. Misalnya, apakah pimpinan akan mengambil langkah untuk mengganti aparat yang dianggap tidak efektif dalam menangani masalah ini.
Pernyataan dari pihak kepolisian cukup memberikan kelegaan bagi masyarakat, tetapi belum mampu menghentikan kekhawatiran mereka. Mereka menginginkan kejelasan dan jaminan bahwa lingkungan mereka tidak akan tercemar lebih jauh.
Dalam situasi ini, penting untuk menjalin komunikasi yang baik antara masyarakat dan aparat. Hanya melalui dialog yang terbuka, solusi bagi masalah ini dapat dicari dan diwujudkan. Langkah-langkah realistik perlu diambil untuk memastikan keberlanjutan lingkungan dan keadilan bagi warga Desa Kali Berau.